“Jika itu dianggap kesalahan, maka seharusnya bisa dipertanyakan kembali. Namun hingga kini tidak ada tuntutan semacam itu,” tegas Elizabeth Kusrini.
Elizabeth menilai isu-isu yang diperdebatkan oleh lawan politik terkait diskriminasi perempuan adalah hasil dari kurangnya literasi politik di masyarakat.
Di kesempatan yang sama, Aktivis Pro Demokrasi Awaluddin Sitorus menambahkan, sebagai perwakilan mahasiswa Gen Z dan Milenial, ia mendukung penuh sosok perempuan sebagai Kepala Daerah di Palembang.
BACA JUGA: Buku Bait Literasi, Lapas Lahat Dapat Apresiasi dari Kanwil Kemenkumham Sumsel
BACA JUGA:Pj Walikota Palembang Sidak Pasar, Temukan Pedagang Nakal Jual Barang di Atas Harga Normal
Awaluddin Sitorus, Aktivis Pro Demokrasi, Selasa (8/10/2024).-Ilham Wahyudi-PALTV
“Peraturan di negara kita tidak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin. Ini yang selalu kami sosialisasikan kepada masyarakat,” ucap Awaluddin Sitorus.
Awaluddin Sitorus juga mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak benar.
“Semua orang, baik pria maupun perempuan, berhak untuk menjadi pemimpin, terutama mereka yang memiliki kemampuan untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat Palembang ke depan,” tutupnya.