Selain itu, AI juga digunakan dalam pengelolaan lalu lintas, prediksi bencana, hingga dalam penegakan hukum.
Teknologi blockchain juga mulai diperkenalkan dalam pelayanan publik untuk meningkatkan transparansi dan keamanan, terutama dalam hal pengelolaan data dan transaksi.
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Imigrasi dan LPKA Palembang
Blockchain adalah teknologi yang memungkinkan catatan digital tersimpan dalam blok-blok yang terenkripsi dan tidak dapat diubah, sehingga sangat cocok digunakan dalam sistem pemilihan umum, pengelolaan catatan kependudukan, dan pelacakan dana publik.
Teknologi ini memberikan jaminan bahwa semua data yang dimasukkan aman dari pemalsuan atau manipulasi.
Selain itu, dalam pelayanan kesehatan publik, teknologi telah berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan. Telemedicine menjadi salah satu inovasi yang sangat relevan, terutama selama pandemi COVID-19.
Masyarakat kini dapat berkonsultasi dengan dokter melalui aplikasi tanpa harus datang langsung ke rumah sakit atau klinik. Hal ini membantu mengurangi antrian, memudahkan akses bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil, dan mempercepat penanganan medis. Teknologi ini telah terbukti meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus menghemat waktu dan biaya.
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Perkuat Pelayanan Publik Berbasis HAM di UPT
BACA JUGA: Resmikan Gedung Baru Kantor Kecamatan Sukarami, Ratu Dewa Sebut Ada 23 Jenis Pelayanan Publik
Di samping itu, pemerintah di berbagai negara juga mulai menerapkan sistem smart cities, di mana teknologi Internet of Things (IoT) digunakan untuk menghubungkan berbagai infrastruktur kota, seperti transportasi, lampu jalan, dan sistem pengelolaan sampah, untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan masyarakat.
Contoh penerapan IoT adalah sensor di lampu lalu lintas yang dapat mengatur waktu lampu hijau dan merah sesuai dengan kondisi jalan, atau sensor di tempat sampah yang menginformasikan kapan sampah sudah penuh untuk segera diangkut.
Sistem smart city ini membantu pemerintah dalam memantau dan mengelola kota secara lebih efektif dan real-time.
Tidak hanya itu, penggunaan big data dalam sektor publik juga semakin meningkat. Big data memungkinkan pemerintah untuk mengolah data dalam jumlah besar untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti.
BACA JUGA:Harmoni Kota! Membentuk Lingkungan Hidup Terpadu dengan Rumah, Kantor, dan Transportasi Publik
BACA JUGA:Meski Sedang Berpuasa, Ratusan Warga Kalidoni Serbu Pelayaan Publik Jemput Bola