PALEMBANG,PALTV.CO.ID- Pengadaan gorden senilai Rp. 4,8 miliar oleh Sekretariat DPRD Sumatera Selatan mengguanakan APBD untuk rumah dinas DPRD Sumsel. Dinilai sejumlah penggiat anti korupsi kurangnya kepedulian DPRD Sumsel kepada nasib masyarakat dan hanya ingin mendapatkan fasilitas mewah.
Direktur Eksekutif Suara Rakyat Informasi Sriwijaya (SIRA), Rahmat Sandi mengatakan bahwa anggaran untuk gorden untuk rumah dinas wakil rakyat sangat lah besar.
“Kami sebagai penggiat anti korupsi Sumatera Selatan merasa anggara yang menyangkut rumah dinas menurut kami terlalu besar,” ujarnya.
Dikatakannya, seharusnya DPRD Sumsel melihat situasi serta kondisi di Sumsel yang banyak terjadi bencana alam sehingga menyarankan akan lebih baik mengguanakn anggaran tersebut untuk kepentingan banyak orang dari pada membeli Gorden yang nilainya sungguh fantastis yakni senilai Rp4,8 miliar.
“DPRD harusnya lebih peka karena saat ini banyaknya bencana-bencana alam di sumsel, lebih baik anggaran sebesar itu dialokasikan untuk tanggap darurat yang ada di SKPD Sumsel, dari pada untuk dianggarkan Gorden yang sangat mahal untuk beberapa rumah dinas ini sangat memprihatikan,” ungkapnya.
Direktur Eksekutif Suara Rakyat Informasi Sriwijaya (SIRA), Rahmat Sandi-Foto/luthfi-PALTV
Menurutnya, jika dibandingkan dengan harga gorden-gorden lain dirinya menyarankan alokasi tersebut digunakan untuk membeli Gorden yang harganya biasa saja.
“Kalau bisa dibandingkan dengan gorden-gorden yang lain lebih baik beli yang biasa saja, itu juga rumah wakil rakyat bukan rumah konglomerat,” sebutnya secara tegas.
Sementara itu, Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel, Ir Feri Kurniawan mengatakan hal yang sama. Anggaran pengadaan gorden untuk rumah dinas DPRD Sumsel terlampau besar.
“Anggaran pengadaan gorden itu terlampau besar, harusnya gorden yang lama masih layak dipakai,” ujarnya.
Dikatakannya, bahwa DPRD Sumsel hanya memperdulikan fasilitas mewah yang akan didapatkannya dan kurang memperdulikan masyarakat yang membutuhkan.
BACA JUGA:Kesejahteraan Guru Honorer Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah Kota Palembang
“Anggaran sebesar ini mencerminkan DPRD Sumsel kurang peduli nasib masyarakat dan hanya ingin mendapatkan fasilitas kelas I,” ucapnya.
Menurutnya Feri, untuk anggaran gorden rumah dinas wakil rakyat ini harus dilakukan audit oleh BPKP agar tidak terjadi tindak pidana korupsi dengan modus markup harga.