PALEMBANG, PALTV.CO.ID- Pada perhelatan pemilihan legislatif, perjuangan Partai Golkar dalam meraih dua kursi DPRD Provinsi dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Banyuasin semakin terlihat jelas.
Dengan data rekapitulasi yang sudah mencapai 74 ribu suara, optimisme pun muncul dari salah satu Caleg DPRD Provinsi, Muhammad Nasir, yang mengklaim telah meraih dukungan sebanyak 22 ribu suara.
Menurut data yang dihimpun oleh Muhammad Nasir melalui C1, partai Golkar berhasil mengumpulkan 74 ribu suara yang tersebar di 21 kecamatan.
Dari data tersebut, Nadia Basir berhasil mengantongi dukungan sebanyak 30 ribu suara, sementara Muhammad Nasir sendiri mendapat 22 ribu suara, dan Neta Indian meraih 15 ribu suara.
BACA JUGA:7 Tips Jitu Membeli Mobil Tua Bekas Supaya Aman dan Tak Menyesal
Dengan pencapaian ini, tim Muhammad Nasir telah berhasil mengumpulkan data dari 85 persen formulir C1 yang menjadi dasar optimisme mereka.
M Nasir, salah satu caleg DPRD Provinsi dari Partai Golkar, dengan yakin menyatakan bahwa partainya akan mampu menjaga tradisi meraih dua kursi di dapil Banyuasin. Keyakinan ini didasarkan pada dukungan yang signifikan yang telah diperoleh oleh partai tersebut dari masyarakat setempat.
M Nasir juga menegaskan pentingnya penyelenggaraan pemilu yang transparan dan tidak adanya tindakan yang merugikan. Ia menyerukan agar seluruh proses pemilu berjalan dengan integritas tinggi dan tanpa adanya praktik "cawe-cawe" yang dapat merugikan proses demokrasi.
Caleg DPRD Provinsi, Muhammad Nasir--Foto: Caleg DPRD Provinsi, Muhammad Nasir
Dalam menghadapi potensi kecurangan, M Nasir menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Jika terdapat indikasi kecurangan dalam penghitungan rekapitulasi suara Pleno KPU, maka mereka siap melanjutkan ke proses hukum sebagai upaya untuk memastikan keadilan dan keabsahan hasil pemilu.
Partai Golkar, melalui upaya yang gigih dan dukungan yang signifikan dari masyarakat Kabupaten Banyuasin, nampaknya semakin mendekati targetnya meraih dua kursi DPRD Provinsi.
Dengan penekanan pada transparansi dan ancaman hukum terhadap potensi kecurangan, mereka menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi.(*)