BACA JUGA:Terapi Islam Mandiri untuk Mengatasi Stres Pasca Pemilihan Umum
"Kami akan berkoordinasi erat dengan Ditjen Dukcapil untuk menyelesaikan masalah data yang invalid," tegas Surya Lukita Warman.
Sebagai langkah konkret, BPJS Naker berencana untuk mengadakan rapat lanjutan yang melibatkan tim dari BPKP dan Ditjen Dukcapil guna mencari solusi yang tepat. Rani Marvina menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan efektif demi kelancaran program JKP serta kesejahteraan peserta.
Rapat ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki sistem pelayanan publik demi memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja di Indonesia.