PALEMBANG, PALTV.CO.ID- Menteri Dalam Negeri, James Cleverly, menandatangani perjanjian baru dengan Rwanda untuk menghidupkan kembali rencana suaka yang sempat terhenti.
Langkah ini terjadi seiring dengan upaya Pemerintah di bawah kepemimpinan Rishi Sunak untuk merevitalisasi kesepakatan suaka yang sebelumnya dihadang oleh Mahkamah Agung.
Perjalanan Cleverly ke Kigali pada hari Selasa menjadi poin krusial dalam mencapai tujuan tersebut, sementara Sunak berupaya melegitimasi pengiriman migran ke Rwanda setelah keputusan Mahkamah Agung.
Proses ini juga melibatkan rencana legislasi di dalam negeri untuk menegaskan bahwa Rwanda dianggap sebagai tujuan aman bagi pencari suaka yang tiba di Inggris.
BACA JUGA:7 alasan kenapa air radiator cepat terkuras Jadi Kering! Silahkan Cek Disini
Meski rincian perjanjian baru belum diungkapkan, spekulasi muncul seputar kemungkinan tambahan dana, di samping £140 juta yang sudah dijanjikan untuk skema tersebut.
Putusan Mahkamah Agung pada 15 November yang menentang kebijakan pengiriman migran menjadi pukulan berat bagi Pemerintah, yang bersikeras segera membuat perjanjian dengan Rwanda.
Rwanda, sebagai kunci potensial untuk mencapai tujuan Sunak menghentikan kapal migran sebelum pemilihan umum tahun depan, tampaknya memegang peran sentral dalam negosiasi ini.
Mantan Menteri Dalam Negeri, Priti Patel, sebelumnya menandatangani perjanjian dengan Rwanda pada April tahun lalu, dan ada laporan bahwa Kigali dapat menerima pembayaran tambahan sebesar £15 juta sebagai bagian dari persyaratan baru.
BACA JUGA:5 Tips Kenyamanan Perjalanan Dengan Perkakas Kunci Roda Palang
Sunak, setelah bertemu dengan Presiden Rwanda Paul Kagame di Cop28 di Dubai, belum memberikan rincian mengenai jumlah tambahan yang akan dialokasikan untuk mewujudkan skema tersebut.
Meskipun ada spekulasi tentang kemungkinan keterlibatan pengacara Inggris, pemerintah Kigali diperkirakan tidak akan menerima campur tangan hukum yang terkesan kolonial.
Pernyataan resmi dari Downing Street membantah adanya permintaan uang tambahan dari Rwanda, mengklarifikasi bahwa tidak ada tawaran dana ekstra yang diajukan oleh Pemerintah Inggris.
Meski demikian, perkembangan ini menyoroti kompleksitas dan tantangan dalam mencapai kesepakatan suaka yang dapat diterima oleh semua pihak.(*)