Reformasi Basis Pajak Dinilai Lebih Efektif Tingkatkan Penerimaan PPN

PALTV.CO.ID - Upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinilai tidak selalu harus dilakukan melalui kenaikan tarif pajak. Sejumlah ekonom menilai bahwa reformasi basis pajak dapat menjadi solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk memperkuat penerimaan negara tanpa memberikan tekanan besar terhadap masyarakat maupun dunia usaha.

Perluasan basis pajak memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan kebijakan kenaikan tarif secara menyeluruh. Pertama, dampak distorsi ekonomi yang ditimbulkan relatif lebih kecil. Ketika tarif pajak dinaikkan, harga barang dan jasa berpotensi meningkat sehingga dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan memperlambat konsumsi. Sebaliknya, perluasan basis pajak memungkinkan pemerintah memperoleh tambahan penerimaan tanpa menciptakan tekanan inflasi yang terlalu besar.

Kedua, sistem perpajakan menjadi lebih netral karena perlakuan antar sektor ekonomi lebih setara. Selama ini masih terdapat beberapa sektor yang memperoleh perlakuan berbeda dalam sistem PPN sehingga menimbulkan ketimpangan. Dengan memperluas basis pajak secara bertahap, pemerintah dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien.

Selain itu, penerimaan negara juga dinilai dapat meningkat secara lebih berkelanjutan. Mengandalkan kenaikan tarif dinilai kurang tepat untuk jangka panjang karena dapat memberikan tekanan pada kegiatan ekonomi.Dengan basis pajak yang lebih luas, sumber penerimaan negara menjadi lebih stabil dan tidak hanya bergantung pada konsumsi masyarakat.

BACA JUGA:Ribuan Umat Buddha Ikuti Perayaan Tri Suci Waisak di Wihara Dharmakirti

BACA JUGA:Pencairan Gaji ke 13 PPPK Masih Dalam Kajian

Perluasan basis pajak dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien antar sektor ekonomi.--Foto : AI Gemini

Meski demikian, reformasi basis pajak tidak dapat dilakukan secara drastis. Penurunan threshold Pengusaha Kena Pajak (PKP), misalnya, perlu diterapkan secara bertahap dan terukur agar tidak menimbulkan tekanan terhadap usaha kecil dan menengah.

Pemerintah juga dapat menyiapkan skema transisi tertentu untuk membantu pelaku usaha menyesuaikan diri dengan sistem administrasi perpajakan yang baru.

Hal serupa berlaku pada perluasan objek PPN. Pengenaan pajak secara penuh tidak selalu perlu diberlakukan pada semua sektor sekaligus. Pemerintah dapat memulai dengan memasukkan sektor tertentu sambil tetap memberikan fasilitas pembebasan pada tahap awal. Pendekatan gradual dinilai penting untuk menjaga stabilitas dunia usaha sekaligus meminimalkan resistensi sosial.

Di sisi lain, reformasi basis pajak tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan administrasi perpajakan yang kuat. Tantangan utama sistem PPN Indonesia bukan hanya memperluas cakupan wajib pajak, tetapi juga memastikan tingkat kepatuhan dapat berjalan optimal.

BACA JUGA:Tampil Stylish di Kantor dengan Gelang Emas 750 Desain Twist Tiga Warna

BACA JUGA:Pasca Kebakaran Restoran Jepang, Operasional Palembang Indah Mall Kembali Normal

Simplifikasi administrasi perpajakan menjadi langkah penting untuk mendukung UMKM dalam sistem PPN yang lebih luas.--Foto : ChatGPT_Image

Sumber: paltv.co.id