Sertifikasi Halal 2026 Jadi Penopang Daya Saing Ekonomi UMKM

PALTV.CO.ID,- Menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026, pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di sektor makanan dan minuman berada pada fase krusial dalam menata keberlanjutan bisnis.

Kebijakan ini tidak hanya berdimensi regulatif, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang luas terhadap struktur biaya, daya saing, hingga akses pembiayaan pelaku usaha.

Dari sudut pandang ekonomi, sertifikasi halal mulai diposisikan sebagai instrumen penguatan nilai tambah produk.

Label halal meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas jangkauan pasar, dan memperbaiki citra usaha di mata mitra bisnis.

Dalam kondisi konsumsi domestik yang masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan kepercayaan konsumen menjadi faktor penting bagi stabilitas omzet UMKM.

BACA JUGA:Apple Rilis Pembaruan Perangkat Lunak untuk iPhone 5s, Klaim Bisa Dipakai Lebih Lama

BACA JUGA:Perak Tembus US$100 per Ounce! Tapi Kenapa Banyak Orang Gagal Menjualnya?

Namun demikian, kewajiban halal juga menghadirkan tantangan, terutama bagi pelaku usaha berskala mikro.

Penyesuaian administrasi, pencatatan bahan baku, konsistensi proses produksi, serta pemenuhan standar kebersihan menjadi pekerjaan tambahan yang menuntut kedisiplinan.

Jika tidak diantisipasi sejak dini, proses ini berpotensi mengganggu arus kas dan operasional usaha.

Untuk meredam tekanan biaya, pemerintah menyiapkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) melalui skema pernyataan mandiri atau self declare.

Kebijakan fiskal ini dirancang untuk menjaga agar kewajiban sertifikasi tidak memicu kenaikan harga produk UMKM yang dapat berdampak pada inflasi pangan.

sertifikasi halal mulai diposisikan sebagai instrumen penguatan nilai tambah produk.--chatgpt image

sertifikasi tanpa biaya, pelaku usaha dapat mengalokasikan modal kerja untuk pengembangan produk, peningkatan kapasitas produksi, atau digitalisasi pemasaran.

Sumber: berbagai sumber