Kemenkum Sumsel Teken Komitmen Bersama dan Perjanjian Kinerja 2026

PALEMBANG, PALTV.CO.ID- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, Kamis (15/1).

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas harus dimaknai sebagai komitmen nyata, bukan sekadar pemenuhan administrasi dan seremonial belaka.

“Integritas adalah fondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas. Komitmen yang kita tandatangani hari ini harus tercermin dalam perilaku, pola kerja, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tidak ada ruang bagi praktik penyimpangan dalam bentuk apa pun,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kakanwil juga mendorong pengembangan inovasi berkelanjutan sebagai bagian dari peningkatan kinerja dan pelayanan publik. 

BACA JUGA:Bukan Hybrid Biasa! Begini Cara Kerja Mesin Nissan Qashqai e-POWER 2026

Inovasi dipandang sebagai kunci untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan hukum yang cepat, mudah, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. 

Kegiatan dirangkaikan pula dengan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 selaku instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas organisasi, di mana setiap pimpinan unit bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. 

Kemenkum Sumsel meneken komitmen bersama dan perjanjian kinerja 2026 untuk penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik.--foto/ dok. Kemenkum Sumsel

Evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan berorientasi hasil.

Kemenkum Sumsel meneken komitmen bersama dan perjanjian kinerja 2026 untuk penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik.--foto/ dok. Kemenkum Sumsel

Turut menyaksikan giat tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Selatan, perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, sebagai bentuk sinergi dan komitmen bersama dalam mewujudkan birokrasi yang berintegritas.

Sumber: