Kanwil Kemenkum Sumsel Ikuti Rakor Pengendalian Kinerja, Fokus Optimalisasi Layanan Transformasi Digital

PALTV.CO.ID- Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan ikuti pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Kementerian Hukum yang mengusung tema “Wujudkan Hukum Berkeadilan Melalui Layanan Transformasi Digital Menuju Indonesia Emas 2045”, Senin (15/12).

Rakor pengendalian kinerja ini diselenggarakan sebagai bagian dari evaluasi akuntabilitas kinerja hingga penyusunan solusi atas kendala, untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sekaligus mengukur sejauh mana pelaksanaan kinerja telah berjalan secara efektif dan berorientasi pada hasil.

Pada rakor ini, Kepala Kantor Wilayah Kementeriam Hukum Sumatera Selatan Maju Amintas Siburian hadir didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Alkana Yudha dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Bulan Mahardika Sibekti beserta jajaran. 

Rakor hari pertama diisi dengan arahan dari Sekretaris Jenderal Kemenkum, Inspektorat Jenderal Kemenkum, dan Pimpinan Unit Eselon I diantaranya Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Dirjen Administrasi Hukum Umum dan Dirjen Kekayaan Intelektual. 

BACA JUGA:BAZNAS Kota Palembang Awards Tahun 2025 Berikan Penghargaan Kepada UPZ

Rakor berlangsung pada tanggal 15-18 Desember 2025, bertempat di Ballroom Hotel Grand Mercure Kemayoran. Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum sekaligus Ketua Steering Committee, Andry Indrady mengawali rakor dengan memberi arahan. 

Andry memaparkan target kinerja Kementerian Hukum tahun 2026, yang meliputi dua sasaran strategis utama, yakni terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI serta terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung agenda Reformasi Birokrasi nasional.

Selain itu, Andry juga menjelaskan Kerangka Pembangunan Strategis Hukum Tahun 2025–2029 dengan visi mewujudkan supremasi hukum guna menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta misi Kementerian Hukum yaitu terwujudnya kepastian hukum.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menyampaikan Resolusi Kementerian Hukum Tahun 2026, yaitu “Akselerasi Transformasi Digital untuk Kementerian Hukum yang Modern, Adaptif, dan Berintegritas”. 

Kanwil Kemenkum Sumsel mengikuti rakor pengendalian kinerja dengan fokus optimalisasi layanan dan percepatan transformasi digital.--foto/ dok. Kemenkum Sumsel

Ia menegaskan bahwa Kementerian Hukum perlu memperkuat kelembagaan serta pelaksanaan tugas dan fungsi melalui penguatan regulasi, optimalisasi layanan hukum, dan peningkatan koordinasi lintas unit. 

Supratman turut mengungkapkan terobosan berupa pengembangan Super Apps Kementerian Hukum yang bertujuan mengintegrasikan seluruh layanan digital dalam satu sistem terpadu. 

Kanwil Kemenkum Sumsel mengikuti rakor pengendalian kinerja dengan fokus optimalisasi layanan dan percepatan transformasi digital.--foto/ dok. Kemenkum Sumsel

Inovasi ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah pelayanan hukum kepada masyarakat, meningkatkan transparansi serta kepastian layanan, mendukung transformasi digital, dan mengurangi tumpang tindih aplikasi di masing-masing unit eselon I.

Sumber: berbagai sumber